Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PNS mempunyai peran sebagai pemersatu, perekat bangsa dalam wadah NKRI.

Pada dasarnya PNS di berbagai Negara mempunyai peran utama sebagai: Pelaksana peraturan  perundang-undangan; Menjalankan fungsi manajemen pelayanan publik; Pengelola pemerintahan;Manajer/ Corporate Leader; Administrator (pengelola aset dan keuangan negara/ daerah).

PNS merupakan salah satu unsur birokrasi pemerintahan yang sangat vital dan strategis dalam menentukan arah pencapaian keberhasilan tujuan negara.

Tujuan stratejik

menciptakan aparatur negara :P rofessional, Netral,  bermoral , berwawasan global, mendukung NKRI, dan hidup layak (sejahtera)

Tujuan manajemen PNS

diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional – bertanggung jawab – jujur – dan adil melalui pembinaan yangdilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja  dan sistem karier yang dititikberatkan  pada sistem prestasi kerja .

Kebijakan manajemen PNS

kebijakan manajemen PNS mencakup penetapan norma – standar – prosedur – formasi – pengangkatan – pengembangan kualitas sumberdaya PNS – pemindahan – gaji – tunjangan – kesejahteraan – pemberhentian – hak – kewajiban – kedudukan hokum.

Kebijakan manajemen PNS berada ditangan Presiden selaku kepala pemerintahan .

Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan manajemen PNS dan memberikan pertimbangan tertentu dibentuk Komisi Kepegawaian Negara (KKN) yang ditetapkan dengan Perpres

Perencanaa makro

Menyangkut keputusan stratejik tentang SDM

Keseluruhan proses sistemik dalam upaya pendayagunaan manusia dalam mencapai tujuan organisasi .

Terintegrasi dalam aktivitas SDM. pension, formasi, pengadaan , penempatan , pemberhentian,

pendidikan dan pelatihan.

Perencanaan Mikro

Peramalan/estimasi kebutuhan pegawai dimasa datang, dari berbagai kategori jabatan/pekerjaan

estimasi suplai pegawai masa kini dan masa depan ,dari berbagai kategori jabatan / pekerjaan

membandingkan permintaan terhadap suplai

Perencanaan pegawai

Mengapa ?

Agar pegawai memiliki jobsesuai dengan kompetensinya.

Untuk apa ?

Kepuasan masyarakat – layanan prima– cepat – tepat – murah – berkualitas – proaktif – reaktif – dan inovatif.

Bagaimana ?

Selektif – diklat – impersonal –bebas kkn – theright man onthe right place.

Manfaat perencanaan pegawai

Meningkatkan pendayagunaan SDM, menyeleraskan aktivitas SDM dengan tujuan organisasi dimasa datang secara efisien,  penghematan dalam pengadaan pegawai  memperluas basis informasi manajemen  SDM guna membantu aktivitas personalia dan unit organisasi yang lain, mengkoordinasikan  berbagai  program manajemen SDM yang berbeda-beda  penggunaan orang secara lebih efisien dan adil dipekerjaan .

Pengembangan

Aparatur negara – netral – akuntabel profesional – sejahtera – perekat NKRI .

Pendidikan dan pelatihan jabatan perpindahan wilayah kerja perpindahan tugas.

“ the right man on the right place “Assessment centre

Tujuh prioritas manajemen kepegawaian.

1.Rekrutmen

Didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi, Seperti :   Jenis Pekerjaan, Sifat Pekerjaan,

Analisis Beban Kerja dan Tuntutan Kinerja  Organisasi, Prinsip Pelaksanaan dan Peralatan

yang tersedia.

2.Netralitas

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999.

Yaitu             : Pegawai tidak diskriminatif dalam memberikan

pelayanan, dan larangan untuk menjadi anggota dan/atau pengurus

Partai Politik.

Sanksi               : Akan dijatuhi hukuman dari tingkat paling ringan

sampai paling berat.

  1. 3. Profesionalisme

Profesionalisme dalam pengembangan karier PNS, pengangkatan jabatan didasarkan atas

rekomendasi Assesment Center.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bertujuan untuk menjamin obyektifitas, keadilan,

transparansi, dan kualitas pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan menjelaskan

secara rinci keahlian, keterampilan, dan tingkatan manajerial yang harus dimiliki pemegang

jabatan.

  1. 4. Disiplin PNS

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, keteraturan, dan ketertiban.

Empat  faktor dalam menumbuhkan Disiplin PNS, yaitu :  Kesadaran, keteladanan, motivasi, dan penegakan peraturan.

Instrument Kendali Disiplin PNS, adalah peraturan perundang-undangan, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), daftra hadir, laporan kegiatan dan suasana kantor, kebersihan kantor, ruang kerja, toilet, dsb.

5.Pengembangan MIS berbasis  Informasi teknologi

Akurasi database PNS tersus menerus ,Akurasi database pensiun ,Akuarasi database Pejabat

Negara,Management Information System kepegawaian nasional secara bertahap ,On line Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)antara BKN Pusat dan Kanreg,  BKN dengan Instansi Pusat dan Daerah, BKD Prov.dengan BKD Kab./Kota,Melakukan penetapan NIP Baru ,Kartu Pegawai Elektronik (KPE),

6.  Peningkatan Pelayanan PNS berdasarkan standar pelayanan ISO 9001 : 2000.

Pelayanan Prima meliputi : Pengangkatan CPNS, Penetapan Karpeg, Karis/Karsu,

Kenaikan pangkat PNS, Pensiun PNS, Pensiun pejabat negara, Penyelesaian masalah

kepegawaian, serta Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat pengelola di

setiap instansi

7. Remunerasi dan kesejahteraan PNS

Sistem remunerasi yang adil dan layak, Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban

kerja,Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi, Penataan tunjangan

meliputi jabatan, prestasi, dan kemahalan,

yg mencakup : peningkatan manfaat/benefit  melalui asuransi kesehatan, tabungan hari

tua, dan Taperum, serta perbaikan sistem

pensiun, perbaikan sistem pendanaan pensiun dan keterampilan pada masa MPP.

Dartar Pustaka :

  1. Undang-undang  No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.
    1. Buletin Badan Kepegawaian Negara . Informasi yang mencerahkan. Edisi.XIV-Nopember 2010

*( I Wayan Martahadi ) : Widyaiswara  Puslitbangdiklat LPP RRI Jakarta.